Articles by "Nasional"
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Restorasitoday.com : Direktorat Jenderal Pajak memberikan empat pilihan bagi wajib pajak yang akan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, pertama datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.

Kedua, dikirim melalui pos ke KPP, ketiga dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir ke KPP terdaftar, dan keempat dengen e-filing.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Dengan e-filing, pelaporan SPT bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bagi Anda yang belum pernah melaporkan pajak dengan e-filing, berikut beberapa tahapan yang harus ditempuh.

1. Wajib pajak harus memiliki alamat email dan nomor ponsel yang masih aktif. Jika tidak punya email, silakan buat.

2. Permohonan aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification) yang digunakan untuk mengaktivasi akun e-filing. Aktivasi EFIN bisa dilakukan dengan mendatangi KPP terdekat.

3. Kunjungi dan daftar di djponline.pajak.go.id dan buka email untuk melakukan aktivasi akun.

4. Setelah akun diaktivasi melalui email, masuk lagi ke djponline.pajak.go.id dengan menggunakan NPWP dan password DJPonline yang baru dibuat.


5. Klik menu e-filing, pilih buat SPT, pilih jawaban dan isikan formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya.

6. Setelah isian dan formulir diisi lengkap, klik persetujuan, lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan pengiriman melalui email atau sms.

7. Buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email atau sms, kemudian masukkan ke kolom kode pengiriman dan klik 'Kirim SPT'.

8. Buka email dan pastikan Anda sudah menerima Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan. Silakan cetak dan disimpan.

9. Jangan lupa untuk menyimpan: NPWP, nomor EFIN, alamat email dan password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya.

E-filing bisa digunakan bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771). Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-Filing.

Sementara untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa ungggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-FORM.



SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke KPP.

Wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT secara online melalui salah satu ASP yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak yaitu:

1. www.spt.co.id
2. www.pajakku.com
3. www.eform.bri.co.id
4. www.online-pajak.com

Apabila terjadi error saat penggunaan e-filing, dapat mengecek Daftar Kode Error yang telah disusun Ditjen Pajak untuk meperoleh informasi mengenai cara penanganannya.
Batam : Untuk membantu meringankan beban warga akibat wabah COVID-19, Dansat Brimob Polda Kepri. Kombes Pol Muhamad Randra salipu S.I.K,M.si. beserta kasi intel sat brimob IPTU Rudi Admiral dan beberapa personil brimob mengadakan Bakti Sosial berupa pemberian Sembako di wilayah Sagulung Batam, Kamis(9/4/2020).


Untuk penyerahan sembako tersebut dilaksanakan di beberapa titik  Wilayah salah satu titik Sagulung Pulau Bulu,Batam, dengan sasaran utama pemberian kepada Para Penambang Boat Pancung , dan titik lain  nelayan serta Driver Ojek Online yang berada di seputaran wilayah Batu Aji,Sagulung dan sekitarnya yang diduga terkena dampak covid 19 dalam ekonominya.


Dansat Brimob Polda Kepri Kombes pol Muhamad Randra Salipu S.I.K,M.SI. menghimbau kepada seluruh personil anggota   di Satuan Brimob agar dapat menyisihkan rezekinya untuk dapat memberikan bantuan kepada warga Batam khususnya,kepri kepulauan riau , umumnya agar dapat terus terlaksanakan kegiatan Bakti sosial dalam rangka membantu warga yang turut merasakan dampak dari meluasnya  Covid-19 saat ini.


Dengan diadakan Bakti Sosial ini diharapkan untuk warga dan instansi lain dapat turut serta memberikan bantuan kepada Warga yang membutuhkan.


Red/lewi g
Restorasitoday.com : IKATAN KELUARGA PERANTAU MINANG MARINA GEREN SEKITARNYA (IKPMGS) Merayakan ulang tahun ke sembilan

Ketua. fauzan Mulyadi         

Wakil Ketua isan

Penasehat pak Datuak

Bendahara Armawati

Sekretaris abib

Ketua harian madan

Dalam  acara ini dihadiri ratusan perantau minang yang hadir dari seputaran tanjung uncang .

Di sela-sela acara madan selaku panitia acara mengungkapkan " acara ini dibuat atas rasa syukur kami semua perantau minang masih sehat-sehat dalam menyambut tahun baru 2020 ini ,dan saling menjalin tali silaturahmi antara sesama suku di tanah rantau ini,dan bagi saudaraku yang belum masuk ke perkumpulan( IKPMGS) maka bisa langsung masuk tunggu apa lagi  untuk menambah saudara, itu sangat saya inginkan perkumpulan ini supaya ramai dan saling senerji ."

Acara akan di pastikan setiap tgl 4 januari kita laksanakan, adapun acara ini dilakukan karena memang menurut ketua hari bagus,dan kebetulan semua saudara-saudara masih libur bekerja.


Lewi G
Restorasitoday.com  : Dalam rangka wujutkan Program Kapolri jendral pol. IDHAM AZIS  Dansat Brimob Polda Kepri  Kombes Pol Mohamad Rendra Salipu,S.I.K.,M.Si.Pimpin langsung Penanaman ribuan batang anak pohon .

Dalam mewujudkan program Kapolri “Polri Peduli Penghijauan” Dansat Brimob Polda Kepri Kombes Pol Mohamad Rendra Salipu,S.I.K.,M.Si. memimpin langsung kegiatan penanam ribuan  anak Pohon di Lingkungan Satbrimob Polda Kepri, Sabtu (4/12/2020).

Dansat Brimob Polda Kepri mengukapkan "kegiatan penghijauan dan penanaman pohon yang dilakukan oleh seluruh personel Satbrimob Polda Kepri ini merupakan kepedulian Polri khususnya Satbrimob Polda Kepri terhadap lingkungan dan kontribusi kita dalam kelestarian alam sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana alam."

Selanjutnya Dansat Brimob Polda Kepri didampingi oleh dansat brimob melaksanakan penanaman Pohon dan diikuti oleh  seluruh personel di lingkungan Asrama Sat Brimob Polda Kepri.


Lewi Ginting
Jakarta : Berdasarkan Surat Telegram Kapolri ST/188/I/KEP/2019 bertanggal 22 Januari 2019, terdapat rotasi jabatan di jajaran Perwira Tinggi dan Perwira Menengah Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal membenarkan surat telegram tersebut.

“Saya membenarkan, mutasi hal yang biasa dalam Polri, juga sebagai penyegaran sehingga Polri semakin kuat dan optimal dalam mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Selasa (22/1/2019).

Berikut daftar mutasi yang terjadi di Polri:


Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, digantikan oleh Irjen Pol Gatot Eddy Pramono yang sebelumnya menjabat sebagai Asrena Kapolri.

Posisi Gatot Eddy akan digantikan oleh Irjen Pol Agung Sabar Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Wairwasum Polri. Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto akan menjabat sebagai Kalemdiklat Polri yang sebelumnya diemban oleh Komjen Pol Unggung Cahyono. Unggung akan menempati posisi baru sebagai Kabaintelkam Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri ST/189/I/KEP/2019 bertanggal 22 Januari 2019, Kombes Pol Roma Hutajulu akan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Roma akan digantikan oleh Kombes Pol Harry Kurniawan. Harry sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota dan akan digantikan oleh Kombes Pol Abdul Karim.

Sedangkan Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Reza Arief Dewanto akan menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Posisinya akan digantikan oleh Kombes Pol Budhi Herdi Susianto, ia meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai Assesor Utama Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

Dalam keterangan penutup Surat Telegram, Kapolri menyatakan kepada para perwira yang mendapatkan mutasi agar melaksanakan tugas dan jabatan baru paling lambat 14 hari, terhitung mulai ditetapkan keputusan mutasi.




***
Banyak orang yang bilang kalau perselingkuhan pasti terjadi di tengah-tengah hubungan yang kacau, atau tukang selingkuh biasanya tidak akan bisa berubah, dan segudang kabar burung tentang perselingkuhan lainnnya. Tunggu, sebaiknya jangan keburu menyimpulkan dulu sebelum Anda mencari tahu beragam kebenaran seputar mitos perselingkuhan ini secara mendalam.

Mitos 1: Pria lebih sering selingkuh daripada wanita


Pria dan wanita sama-sama punya peluang yang sama untuk menduakan cintanya dari pasangan alias selingkuh. Namun, sebenarnya siapa yang paling sering melakukan perselingkuhan di antara keduanya?
Mengutip dari laman Psychology Today, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para periset dari University of Washington di Amerika Serikat, berhasil mengumpulkan survei seputar perselingkuhan selama 15 tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah perselingkuhan dari 5 persen 15 persen pada wanita, dan dari 20 menjadi 28 persen di kalangan pria.
Demi mendukung hasil penelitian tersebut, para peneliti dari University Kinsey Institute dan University of Guelph di tahun 2011, mengambil kesimpulan terbaru bahwa ada sekitar 19 persen perselingkuhan oleh wanita dan 23 persen kasus perselingkuhan oleh pria.
Meski jumlah kasus perselingkuhan tersebut “dimenangkan” oleh kaum adam, tapi nyatanya dari penelitian tersebut semakin banyak wanita yang menduakan pasangannya.

Mitos 2: Perselingkuhan selalu hadir di dalam hubungan yang tidak sehat


Faktanya, hubungan yang manis, adem ayem, bahkan berantakan dan tidak bahagia sekali pun, rentan diuji oleh pahitnya perselingkuhan dari salah satu atau kedua pasangan. Ada berbagai motif mendasar yang menjadi alasan terjadinya perselingkuhan.
Entah karena memang ada kesempatan yang tidak ingin dilewatkan, bosan dengan hubungan yang itu-itu saja, merasa ada yang lebih bisa membahagiakan dirinya ketimbang pasangan saat ini, dan lain sebagainya. Namun, apa pun dan bagaimana pun alasannya, perselingkuhan akan tetap menjadi duri perusak dalam suatu hubungan.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Foojan Zeine, PsyD, seorang terapis pernikahan dan keluarga di California, Amerika Serikat, bahwa pelaku perselingkuhan biasanya membutuhkan semacam perubahan yang “menarik” guna membangkitkan semangatnya dalam menjalin suatu hubungan.
Inilah yang kemudian membuatnya merasa seolah tertantang untuk melakukan hal yang tanpa sadar dapat mengkhianati pasangannya.

Mitos 3: Pelaku perselingkuhan tidak bisa berubah


Kata siapa? Setiap orang berkesempatan untuk menyadari dan mengubah kesalahannya, termasuk bagi si pelaku perselingkuhan. Jika ia mau berubah, berjanji, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya, tentu masih ada peluang besar baginya untuk berubah ke “jalan yang lurus”.
Selingkuh sebenarnya bukanlah “jawaban pasti”, melainkan “pilihan” yang masih bisa diabaikan. Bagi Anda yang pernah atau sering selingkuh dari pasangan, mencari tahu akar permasalahan dan mengendalikan sikap merupakan salah satu kunci penting untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

Mitos 4: Sulit percaya kembali pada pasangan setelah diselingkuhi


Perasaan sedih dan kecewa yang mendalam setelah mengetahui kebohongan besar pasangan di belakang Anda, tentu bisa meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun sekian lama. Sudah ditebak, Anda mungkin lebih memilih untuk berpisah dan membiarkan pasangan hidup bahagia bersama selingkuhannya.
Namun, tidak sedikit pula korban perselingkuhan yang bisa kembali percaya pada pasangan, meski pernah menelan pahitnya kenyataan diselingkuhi. Jangan keburu menyimpulkan, “Ah, mungkin dianya aja yang bodoh, sudah tau diselingkuhi, kok, masih mau percaya lagi?”, dan serentetan ocehan nyinyir lainnya.
Di balik itu semua, pasti ada pertimbangan matang sampai akhirnya Anda bisa kembali percaya dan membuka hati untuk memaafkan kesalahan pasangan. Sebab terkadang, proses pemulihan diri bisa membangun hubungan baru yang malah makin harmonis setelah diselingkuhi.

Mitos 5: Setelah diselingkuhi, pasti berpisah


Kebanyakan kasus perselingkuhan biasanya akan berakhir pada perpisahan. Akan tetapi, ternyata mitos tentang perselingkuhan yang satu ini tidak sepenuhnya benar, lho. Sama seperti ujian hidup, perselingkuhan bisa merubah hubungan ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung dari bagaimana Anda dan pasangan menyikapinya.
Ya, perselingkuhan bukanlah akhir dari segala. Bahkan, bisa saja menciptakan hubungan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Saling terbuka dan sama-sama mengutarakan unek-unek yang mungkin belum tersampaikan selama ini, sampai akhirnya mungkin menjadi alasan perselingkuhan, dapat membuat Anda berdua lebih mengerti kekurangan satu sama lain.



***
Batam - Parsadaan Pomparan Raja Naiambaton (Parna Indonesia) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 dan Ulang Tahun ke-35 Parna  Kota Batam. Rakernas di Hotel Harmoni One, Sabtu (5/5/2018), sedangkan ulang tahun, Minggu (6/5/2018), di Gedung Sport Hall Indoor Stadion Tumenggung.


Ketua Umum Parna Indonesia, Letjen TNI (Purn) Cornel Simbolon  mengatakan, pelaksanan Rakernas ini adalah pertama sejak dilantik kepengurusan baru Parna Indonesia. Rakernas merupakan ajang konsolidasi pengurus pusat dan daerah, di samping menyamakan visi dan misi.
“Juga untuk menggali seluruh potensi yang ada di pomparan (keturunan Raja Naiambaton) yang bisa digerakkan untuk mengembangkan organisasi. Dan tentu untuk mengembangkan para warga pomparan dari sisi SDM, pengembangan pendidikan, ekonomi dan lain-lain,” ujar Cornel.
Sekjen Parna Indonesia, Martuama Saragi, menambahkan, materi yang akan dibahas dalam Rakernas, di antaranya rencana pokok-pokok program, penyempurnaan AD/ART, rencana pesta bolon Parna Indonesia dan pembangunan tugu, parhutaan dan pusat budaya Parna di Samosir.
Cornel melanjutkan, pembangunan tugu, parhutaan dan pusat budaya Parna ini sebagai situs sejarah yang semakin mempersatukan dan kekompakan pomparan Parna.
“Mudah-mudahan pada periode kepengurusan baru ini sudah akan terlaksana pembangunan tugu dan parhutaan Parna,” ujar Cornel.
Ketua panitia Rakernas, Jumaga Nadeak, mengatakan, sebagai tuan rumah Rakernas adalah Punguan Parna Batam. Peserta perwakilan Parna seluruh provinsi di Indonesia.
Kita doakan acara Rakernas I Parna Indonesia berjalan dengan lancar.
Red
Batam, Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun mengatakan derajat kesehatan masyarakat Kepri dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Angka harapan itu terus meningkat. Indikator-indikator pembangunan kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai dengan baik.
“Kita berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Nurdin saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Kepri, di Graha Kepri Batam, Senin (2/4).
Menurut Nurdin, pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas di Kepri. Salah satu indikator yang dipergunakan dalam mengukur masyarakat yang sejahtera adalah derajat kesehatannya.
Pemprov Kepri memang memiliki misi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat penanganan kemiskinan dan penyandang  masalah kesejahteraan sosial. Saat ini menurut Nurdin, beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius antara lain terkait angkat kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, kata Nurdin dibutuhkan langkah-langkah strategi dan upaya optimal.
Nurdin menegaskan, dia selalu memerintahkan Kadis Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana untuk melaporkan segala kegiatan tentang kesehatan di Kepri. “Jangan hanya memberi laporan ABS,” Katanya.
“Saya lebih senang diberi laporan ada kasus penyakit atau kekurangan gizi di Kepri sesuai keadaan. Daripada saya dilaporkan semua beres pak! Tapi pada kenyataannya banyak kasus di daerah. Malu saya jika berkunjung ke daerah,” kata Nurdin.
Kunjungan DPD RI memang dalam rangka inventarisasi materi tentang RUU Kebidanan. Pada kesempatan itu, Nurdin mengharapkan peran  bidan bisa lebih maksimal.  Sebagai pelayanan kesehatan, bidan memiliki peran tugas yang tidak mudah. Utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.
Nurdin memastikan, tugas yang tidak mudah tersebut harus bisa dilaksanakan dengan baik.  Menurut Nurdin, adanya penyusunan RUU ini  kebidanan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran bidan dalam pembagunan kesehatan.
Hadir pada kesempatan tersebut dari DPD dengan Ketua Tim H Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nabil, Emikia Contessa, Bahar Buasan, H Rafli, Abdul  Aziz dan Muhammad Rahman.
Sementara dari Kepri hadir Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana, Karo Hukum Pemprov Kepri Heri Mokhrizal, Karo Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kepri Yulianti, Direktur RSUD Embung Fatimah Drg Ani Dewiyana dan Asisten Ekbang Pemko Batam Gintoyono.
Karimun  - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ria Latifa mengatakan pemberlakuan zonasi kelistrikan di Pulau Karimun Besar, Kabupaten Karimun jangan sampai mengorbankan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat dibebani dan menjadi korban. Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat," kata dia yang dihubungi dari Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Rabu.

Dwi Ria Latifa yang lahir di Tanjung Balai Karimun mengaku mendapat informasi banyak rumah di Pulau Karimun Besar yang tidak dialiri listrik, khususnya yang berlokasi di zona perusahaan listrik swasta.

Menurut dia, langkah Bupati Karimun Aunur Rafiq untuk menyelesaikan permasalahan zona listrik tersebut sudah tepat, tinggal bagaimana perusahaan listrik swasta segera menyiapkan infrastruktur.

"Karimun sedang lesu perekonomiannya, jangan sampai masalah listrik menghambat pertumbuhan ekonomi, apalagi zona swasta merupakan kawasan perdagangan bebas," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dia meminta masalah ini segera diselesaikan, jangan sampai harus menunggu selesainya pembangunan infrastruktur dua perusahaan listrik swasta tersebut, yang bisa saja beroperasi satu atau dua tahun ke depan.

"Harus ada solusi, kalau memang perusahaan swasta belum mampu. Sebaiknya diserahkan ke PLN, bayangkan saja kalau satu atau dua tahun, pertumbuhan ekonomi di Karimun bisa stagnan," ujarnya.

Wilayah Pulau Karimun Besar ditetapkan dalam tiga zona kelistrikan, zona 1 dikelola PT Soma Daya Utama (SDU), zona 2 dikelola PT Karimun Power Plan (KPP) dan zona 3 PT PLN Persero.

Pembagian zona tersebut merupakan kebijakan Kementerian ESDM beberapa waktu, ketika PLN Persero Rayon Tanjung Balai Karimun masih mengalami defisit daya, dan saat ini PLN justru mengalami surplus daya sekitar 12 MW.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli mengatakan, PT SDU dan PT KPP sudah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan PLN, agar melakukan penyambungan listrik terhadap calon pelanggan yang masuk daftar tunggu.

"Saat ini, ada 969 calon pelanggan di zona 1 dan 2 yang masuk daftar tunggu, termasuk fasilitas umum seperti puskesmas dan penerangan jalan umum," kata dia.

Yosli mengatakan segera menyurati PT PLN Wilayah Riau dan Kepri agar melakukan penyambungan terhadap calon pelanggan yang masuk daftar tunggu tersebut.

"Sesuai rapat dengan Dinas ESDM Provinsi Kepri, dua perusahaan swasta itu juga diberi tenggat satu tahun untuk menyelesaikan pembangunan infrastrukturnya," kata dia.




Antara.com
Batam - Sebanyak 58 orang mendaftar dalam seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) periode 2018-2023.

"Hingga penutupan penerimaan berkas tanggal 21 februari 2018, Tim Seleksi calon anggota KPU Kepri menerima sebanyak 58 berkas pendaftar," kata Ketua Timsel Calon Anggota KPU Kepri 2018-2023, Riama Manurung di Batam, Kamis.

Ia memperkirakan, jumlah pendaftar masih akan bertambah, karena beberapa calon mengirim berkas melalui jasa pos, dan itu diperbolehkan selama cap pos maksimal 21 Februari 2018.

Namun, bila cap pos lebih dari itu, maka Timsel tidak akan melanjutkan berkas ke tahap penelitian dan verifikasi.

Dari 58 pendaftar, 50 orang di antara lelaki, dan 8 orang lainnya perempuan.

Ia menjabarkan, dari 58 orang yang mendaftar, 30 orang berdomisili di Batam, 13 di Tanjungpinang, dan 9 orang dari Bintan.

Kemudian 2 orang dari Anambas, 2 orang dari Lingga, seorang dari Natuna dan seorang dari Karimun.

"Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pendaftar berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 64% persen dan 34 persen berpendidikan magister," kata dia.

Dan 2 persen lainnya berpendidikan strata 3 dengan gelar doktor.

Tim Seleksi membuka pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau periode 2018-2023 mulai 12 sampai 15 Februari 2018 dan dilanjutkan kembali 19 sampai 21 Februari 2018.

Vii
New Delhi (restorasitoday.com) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan India menuju Pakistan untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan pada Jumat.

Presiden dan Ibu Negara menumpang pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang lepas landas dari Landasan Udara Palam di Delhi pukul 13.43 waktu setempat. Lama penerbangan dari Palam menuju Islamabad di Pakistan diperkirakan satu jam 20 menit.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koodinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki turut mendampingi Presiden dalam penerbangan itu.

Dalam kunjungan kerjanya di India, Presiden antara lain menghadiri KTT Peringatan ASEAN-India 2018 dan peringatan Hari Republik India. Selain itu Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Dalam pertemuan dengan PM Modi, Presiden menyampaikan perlunya kerja sama maritim untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Presiden juga meminta pemerintah India mengkaji kebijakan penaikan tarif masuk minyak nabati.

Dan saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Presiden berbicara tentang negosiasi tentang Zona Ekonomi Eksklusif untuk menghindari konflik di perairan dan menyampaikan kekhawatiran mengenai regulasi persyaratan non-tarif terhadap ekspor kendaraan bermotor.

Antara
Medan(restorasitoday.com): Kalangan Anggota DPRD Sumut mempertanyakan munculnya nama Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubsu. Sebab, T. Erry Nuradi yang saat ini masih menjabat Gubsu hingga Juni 2018 tidak ikut dalam kompetisi Pilgubsu 2018. Kalau diganti segera itu aneh saya rasa, karena masa tugas Pak Tengku Erry Nuradi habis bulan Juni kalau tidak salah tanggal 16. Tapi mungkin Pati Polisi itu disiapkan untuk bulan enam ke atas, karena jabatan gubernur sudah kosong sampai dilantiknya gubernur terpilih,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut HM. Nezar Djoeli, Kamis (25/1).

Wakil Ketua Komisi A Muhri Fauzi Hafiz juga merasa aneh dengan adanya Plt Gubsu jika dilakukan sebelum bulan Juni 2018. “Ini jadi tanda tanya juga sama kita. Melihat kondisi ini komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, perlu memanggil saudara Gubernur melalui pejabat terkait untuk mengetahui duduk perkara masalahnya,” ujar Muhri. Soal berita yang beredar, lanjutnya, pihaknya akan mengirimkan surat guna konfirmasi kepada Pemerintah Pusat soal Pj Gubernur.

Kedua, tahapan-tahapan selanjutnya kita akan mengundang kehadiran gubernur melalui pejabat terkait untuk mengetahui aturan yang shahih soal pejabat gubernur. “

Ketiga, jika ada hal yang kita anggap dilanggar oleh pemerintah pusat kita akan membuat perbandingan,” tegasnya. Begitu juga dengan Hanafiah Harahap dari Fraksi Golkar DPRD Sumut. Menurutnya juga aneh dan gagal paham jika jabatan Gubsu di Plt-kan sebelum masa tugas T. Erry Nuradi habis. “Aneh dan gagal paham aku memaknai penunjukkan Pati Polri tersebut. Sebaiknya kita tunggu penjelasan pemerintah dalam hal ini Kemendagri,” imbuhnya

Namun, lanjutnya, memang sampai 17 Juni 2018 belum juga dilantik gubernur terpilih maka konsekuensinya harus ada pejabat gubernur. “Tapi bisa saja lebih cepat atau lebih lambat dari tanggal 17 Juni 2018. Kita tunggu tahapan kerja dan penjelasan KPU Sumut. Tentu sebelum 17 Nuni 2018 harus ada pejabat gubernur sampai dengan waktu pelantikan gubernur terpilih,” pungkasnya.

Sr/Ant
Lingga(restorasitoday.com) - Penandatanganan dan penyerahan lahan sawah tahun anggaran 2017 seluas 186 hektar yang dilaksanakan oleh Korem 033/WP dan Kodim 0315 bintan sebagai pelaksana lapangan pada minggu 21/1/18,penyerahan dilakukan oleh Kabid pertanian Distan kabupaten lingga Kepada kelompokTani desa Resang, acara dilanjutkan syukuran atas panen perdana dan selesainya cetak sawah tahun 2017.

Giat dihadiri oleh;joko kabit pertanian dinas pertanian Kabupaten Lingga, Muhammad saman camat Singkep selatan,Kapten inf herwan saputra Danramil 04/Dabo &'anggota,AKP Hasbi lubis kapolsek dabo singkep,Kasat Intel polres lingga,Hanafi kepala desa resang & perangkat desa,tokoh agama, tokoh adat,ketua Lembaga Adad Melayu (LAM),ketua poktan desa Resang beserta anggota dan Masyarakat desa Resang 120 orang.

Kelompok tani desa Resang bertekad untuk mensukseskan program pemerintah dalam bidang pertanian terutama tanaman padi di kabupaten Lingga,masyarakat masih sangat membutuhkan bimbingan Karena rata rata masyarakat kita merupakan nelayan, jadi untuk merubah pemikiran dari nelayan menjadi petani sangatlah tidak mudah, maka butuh bimbingan yang sangat intensif dari semua pihak terkait.

"Harapan kita agar semua elemen masyarakat dan instansi terkait agar lebih banyak membantu masyarakat dalam budidaya padi menuju swasembada beras di kabupaten lingga dan menjadikan kepulauan Riau ( KEPRI )sebagai lumbung  padi  nasional.


(Red/Su)
Refleksi Akhir Tahun Kahmi Jaya
Jakarta, RN - Memasuki tahun baru 2018 ini, Korps Alumni Himpunaan Mahasiswa Islam KAHMI DKI Jakarta Raya (KAHMI Jaya) telah menelaah trends dan kondisi obyektif DKI Jakarta selama tahun 2017. Dalam catatan itu tercatat sebanyak delapan hal yang menjadi sorotan KAHMI JAYA dan tentu saja agar menjadi perhatian oleh pemerintahan daerah DKI Jakarta saat ini yakni Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Dalam catatan yang diterima redaksi Jaringan Media Radio Nasional (JMRN), Sabtu (30/12) kemarin dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa, Korps Alumni Himpunaan Mahasiswa Islam KAHMI DKI Jakarta Raya (KAHMI Jaya) telah menelaah trends dan kondisi obyektif DKI Jakarta selama tahun 2017. Hasil telaah ini dituangkan di dalam naskah berjudul : Refleksi Akhir Tahun 2017 KAHMI JAYA.  Trends dan kondisi obyektif dimaksud yakni (1) Kemacetan Lalu Lintas; (2) Masyarakat Korban Penggusuran; (3) Keamanan Masyarakat; (4) Ruang Publik dan Terbuka Hijau; (5) Pedagang Kaki Lima; (6) Pelacuran dan Narkoba; (7) Pendidikan (KJP Plus) dan Kesehatan Masyarakat (KJS Plus); dan, (8) Penghentian Reklamasi.

Di dalam naskah itu juga tertuang harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2018, meliputi:

1.     KEMACETAN LALU LINTAS
Kondisi transportasi DKI Jakarta 2017 menunjukkan kemacetan lalu lintas sangat parah. Di samping karena masih rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat berlalu lintas, disebabkan sejumlah kegiatan konstruksi infrastruktur dalam waktu bersamaan dan tanpa dilengkapi dokumen AMDAL Lalu Lintas (Lalin). Sebagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan,  ada 10 proyek pembangunan infrastruktur menimbulkan kemacetan luar biasa di Jakarta karena tidak memiliki kajian AMDAL Lalin. Tidak ada pengaturan manajemen trafik di sekitar lokasi kegiatan konstruksi tersebut. Bahkan, kerusakan jalan eksisting di samping tapak proyek dibiarkan berlangsung sehingga menganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni mengharuskan Pemrakarsa Proyek Infrastruktur tersebut menyediakan hasil kajian AMDAL Lalin sekalian mengimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Di dalamnya harus ada kegiatan SDM (Sumber Daya Manusia) mengatur manajemen trafik sekitar lokasi. Masyarakat didorong untuk berperanserta dalam pengawasan implementasi AMDAL Lalin tersebut. 

2.     MASYARAKAT KORBAN PENGGUSURAN
Pada 2016 dan berlanjut 2017 kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terdiri ribuan KK kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran paksa dan tanpa ganti rugi. Rakyat penggusuran paksa ini sebagian dipindahkan ke Rusunawa (Rumah Susun Sewa), tetapi setelah batas gratis dilewati mereka tidak sanggup membayar sewa bulanan atau menunggak. Sebagian besar mereka tidak menempati unit Rusunawa lagi. Diperkirakan sedikitnya tunggakan ini mencapai Rp. 1,3 miliyar.
Salah sebabnya adalah penghuni Rusunawa korban penggusuran itu berasal dari domisili jauh dari tempat tinggal mereka.

Sebelum direlokasi memang warga sanggup untuk membayar sewa unit. Tetapi, setelah direlokasi justru penghuni banyak kehilangan mata pencaharian.   Mereka terus mengalami penurunan taraf hidup karena pendapatan mereka lebih kecil dari kebutuhan. Hal ini sebagian disebabkan tercerabut dari akar lingkungan tempat mereka digusur. Diperlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan baru.

Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni perlu ada perubahan Pergub berisi tata cara penghapusan utang negara. Pemprov DKI juga perlu memperpanjang waktu pembayaran gratis Rusunawa yang mereka tempati. Tidak perlu diberlakukan sanksi denda sama sekali. Kelompok korban penggusuran ini sebaiknya mendapatkan bantuan bebas (gratis) sewa unit Rusunawa atau pemutihan selama tahun tahun 2018.

3.     KEAMANAN MASYARAKAT
Keamanan masyarakat merupakan kondisi harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, nyaman dan berdaya saing. Namun, tahun 2017 masih menunjukkan kondisi keamanan Kota Jakarta masih buruk. Pada awal 2015 terdapat publikasi hasil survei Economist Intelligence Unit,  menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Sesungguhnya kondisi buruk ini masih berlaku pada tahun 2017.  Berdasarkan data The Economist's 2017 Safe Cities Index,  peringkat Kota Jakarta di posisi 57 pada tahun 2017 dengan nilai rata-rata 53,39. Merosotnya peringkat Jakarta utamanya dikarenakan turunnya nilai keamanan bidang kesehatan dan digital.

Peringkat Kota Jakarta di semua aspek penilaian jauh tertinggal dari Kota Kuala Lumpur, negara tetangga Malaysia. Keamanan digital,: Kuala Lumpur menempati peringkat 30,  Kota Jakarta 60. Keamanan untuk pelayanan kesehatan, Kuala Lumpur menempati peringkat 36, Kota Jakarta 56. Ketersediaan infrastruktur, Kuala Lumpur berada di peringkat 35, kota Jakarta 49. Keamanan individu, Kuala Lumpur berada di peringkat 24 sementara Kota Jakarta 51. Aspek keamanan ini termasuk kejadian kejahatan, teroris, dsb..

Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni harus mampu bersinerji dengan komponen strategis keamanan masyarakat untuk sama-sama melakukan kegiatan agar terjadi peningkatan peringkat keamanan Kota Jakarta ini. Khusus komponen masyarakat madani seperti  Brigade Jawara Betawi harus ikut berperanserta membantu menciptakan Ibukota ini aman, nyaman, dan membahagiakan bagi semua.

4.     RUANG PUBLIK DAN TERBUKA HIJAU
Kehidupan kota Jakarta semakin sumpek memerlukan ruang publik dan terbuka hijau yang mudah diakses warga agar kehidupan kota Jakarta menjadi “human”. Hal Ini penting karena tekanan kehidupan kota Jakarta semakin berat dan menimbulkan “stres” bagi warga kota.
Meskipun Gubernur terpilih telah mulai membuka akses lebih luas terhadap ruang Tugu Monas yang tadinya dibatasi waktunya, tetapi itu belum cukup membuat warga Kota Jakarta menjadi lebih human.
Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni perlu dibuka lebih luas ruang publik dan terbuka hijau baik memperluas areal “car free day” maupun gedung-gedung pertemuan dan areal rekreasi. Juga disarankan agar Pemprov DKI membuka areal pantai sepanjang Utara Jakarta sebagai ruang publik.

5.     PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
Kebiasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan akupansi trotoar dan pinggir jalan di area trategis dan ramai di kota Jakarta telah menambah keruwetan masalah arus lalu lintas kendaraan dan orang serta keindahan kota. Adalah suatu hal logis,  PKL menempati tempat strategis karena konsumen berada di tempat tersebut. Maka itu,  penataan PKL  memindahkan mereka ke tempat sepi selalu gagal karena jauh dari konsumen dan PKL terpaksa balik lagi ke tempat semula sehingga selalu terjadi lingkaran setan. Pada 2017 masih berlangsung penggusuran paksa PKL bahkan di lingkungan perumahan dan permukiman.

Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni:
Pertama, penataan PKL harus mempertimbangkan secara cermat untuk sedapat mungkin penataan tanpa memindahkan mereka terlalu jauh dari habitat usaha merka. Telah ada contoh bagus untuk penataan Pedagang Kaki Lima yang tetap pada habitat usahanya seperti Pedagang Kuliner di Jalan Kramat Raya, Pedagang Kuliner di Blok S, dan lainnya.

Kedua, harus dibatasi menjamurnya dan tumbuh pesat Mini Market atau usaha retail di wilayah DKI. Hal ini telah mengancam usaha PKL, mikro dan kecil klas bawah. Ketiga, harus dikurangi pengusuran paksa PKL baik di sekitar jalan raya maupun  di lingkungan perumahan dan permukiman.
Keempat, harus ditegakkan konsisten dan konsekuen tanpa tebang pilih Perda No. 2 Tahun 2002 ttg Perpasaran Swasta di DKI Jakarta, dan Pergub No.10 Tahun 2015 ttg Penataan dan Pemberdayaan PKL. Perda ini  mengharuskan pengelola Mal memberikan ruang 20 % utk UMKM dan PKL. Selama ini pengelola Mal menyediakan tempat bagi PKL di lokasi tidak dilalui oleh pembeli. Hal ini membuat PKL sulit berkembang.

6.   PELACURAN DAN NARKOBA
Penutupan tempat pelacuran dan sarang narkoba oleh Pemrov  DKI seperti tidak diperpanjangnya izin operasi Hotel Alexis adalah cukup spektakuler dan mendapat apresiasi warga DKI.
Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni semakin punya keberanian moral untuk melanjutkan penutupan dan pemberantasan lokasi pelacuran dan narkoba baik terselubung maupun yang terbuka.

7.  KJP PLUS DAN KJS PLUS
Pembangunan pendidikan (KJP Plus) dan kesehatan masyarakat (KJS Plus) mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, Pemprov DKI kini memiliki program KJP Plus dan KJS Plus.  Program prioritas ini tidak masuk dalam APBDP Tahun 2017. Hal ini sesungguhnya tidak masalah karena masih bisa masuk  dan dilaksanakan pada 2018. Selama 2017 ini Anies-Sandi telah melakukan upaya promosi dan kampanye tentang program prioritas dan strategis terhadap masyarakat Kota Jakarta. Promosi dan kampanye ini mendapat tanggapan positif terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Jakarta.
Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni perlu membangun sinerjitas antara Pemprov DKI, dunia usaha dan masyarakat guna tereselanggaranya pelayanan pendidikan berdasarkan program KJP Plus dan kesehatan masyarakat berdasasrkan program KJS Plus  yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Hal ini mengingat kemajemukan warga DKI terutama dari aspek sosial ekonomi.

8.   REKLAMASI
Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi mengusung 23 program yang dijanjikan untuk direalisasikan jika terpilih. Dari 23 program itu, ada tiga program prioritas. Ketiganya adalah mendorong warga menjadi wirausahawan melalui program OK-OCE; jaminan pendidikan tuntas dan berkualitas melalui program KJP Plus; dan penyediaan barang kebutuhan pokok terjangkau lewat penyederhanaan rantai distribusi. Tidak hanya program  didaftarkan ke KPU, Anies dan Sandi juga sempat melontarkan janji kampanye lisan, antara lain: penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menilai proyek tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu.

Pada 2017 penghentian proyek reklamasi khususnya Pulau Buatan sangat sensitif menabrak kedaulatan rakyat dan mengundang pro kontra. Gelombang suara kontra reklamasi datang dari berbagai kelompok masyarakat ahli.

Untuk tahun 2018, harapan dan usulan solutif KAHMI Jaya terhadap Pemprov DKI Jakarta, yakni penerbitan kebijakan politik tentang reklamasi yang mengundang pro konta dan polemik ini. Harus ada kepastian sikap politik resmi Gubernur Anies tentang proyek reklamasi. Apapun kebijakan politik diambil Gubernur Anies, KAHMI Jaya tetap mendukung.

Rilis dari KAHMI JAYA itu ditanda-tangani oleh Muhammad Taufik selaku Ketua Umum bersama M. Amin selaku sekretaris.

REDAKSI | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Batam, RN - Untuk meningkatkan kompetensi wartawan, pihak media online www.expossidik.com grup menggelar pelatihan wartawan. Pelatihan ini tidak terbatas pada penulisan berita terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga menyangkut perbedaan berita fakta dan opini.

PelatihaN digelar di kantor media on line diatas dan menampilkan empat pemateri dengan masing-masing materi berbeda. Materi itu adalah bagimana menulis straight news ( berita lempang), perbedaan fakta dan opini, bahasa jurnalistik, dan kode etik.

Di hari ke-2, menampilkan pemateri menyangkut perbedaan berita fakta dan opini, Rumbadi Dalle. Mantan wartawan TEMPO untuk wilayah Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia ini mengatakan, wartawan harus memiliki kemampuan yang cukup dalam mengemas berita. " Jangan campur-aduk antara fakta dan opini," kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan di Batam ini. Ia menjelaskan, berita fakta itu adalah peristiwa yang kejadian yang benar-benar ada dan terjadi.Selain itu rinciannya jelas, dan kebenarannya tidak bisa dibantah." Jangan ditambah dengan oendapat wartawan, jadi opini pula nanti," katanya sambil tertawan.

Ciri-ciri fakta adalah memiliki data yang tepat dan akurat, dan 5W+ 1H itu terjawab di dalam tulisan, seperti waktu kejadian, tempat atau tanggal terjadinya peristiwa tersebut, siapa pelaku, dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut.Diharapkannya wartawan terus belajar agar menjadi wartawan yang memiliki kompetensi, dan sesuai dengan diharapkan masyarakat.

Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab Expossidik.com, Albert Rios Ginting  mengemukakan, media on line ini terus berkembang. Sejalan dengan itu perlu meningkatkan kemampuan individual wartawan yang tergabung di expossidik.com. Saat ini-kata Albert- di tiap kabupaten/kota di Kepri ada perwakilan seperti di Anambas, Natuna, Karimun ( Tj.Batu), Karimun ( Kundur ), Lingga, bahkan ada perwakilan di Jambi.

Mengingat lokasi perwakilan itu tempatnya jauh, maka semua kepala perwakilan diundang untuk mengikuti pelatihan selama empat hari. Albert berniat akan terus menggelar pelatihan agar wartawan expossidik.com benar-benar mumpuni.


REDAKSI | ***

EDITOR : ANDRI ARIANTO
Apartemen Cervino Village. Foto: Istemwa
Jakarta, RN - Persoalan pengelolaan Apartemen di Jakarta sepertinya tidak ada habisnya. Tak Hanya ricuh antara penghuni dan pengelola, bahkan kini sudah merambah ke persoalan antar karyawan pengelola. Hal itu terjadi di Apartemen Cervino Village yang terletak di bilangan Tebet Jakarta Selatan.

Seperti dikisahkan oleh salah satu karyawan berinisial P, karyawan PT. Teras Nirwana kepada jaringan media ini di Jakarta, Kamis (7/11)  bahwa kericuhan terjadi kemudian berujung pada pemecatan sepihak oleh petinggi manajemen terhadap beberapa karyawan.

"Bahasanya sih dirumahkan memang," kata P kepada Jaringan Media Radio Nasional (JMRN).

Selain pemecatan, bahkan ada juga beberapa karyawan yang dilaporkan ke Polisi, kata P. Kejadian itu, lanjut P bermula ketika petugas administrasi yang berwenang menandatangani kwitansi tanda terima uang IPL dan Public Utility sedang izin untuk tidak bertugas. Sehingga karyawan administrasi yg lain berinisial Y mengambil inisiatif menerima sekaligus menandatangani tanda terima pembayaran dari penghuni.

Bukannya disambut baik, inisiatif karyawan itu berujung kepada tuduhan penggelapan dana. Masih kata P, tuduhan itu dilayangkan oleh salah seorang karyawan senior bernama Z yang tidak suka dengan Y langsung membuat pengaduan kepada T, pimpinan Perusahaan pengelola itu.

Mendapat pengaduan, tanpa pengusutan terlebih dahulu T langsung menyuruh G selaku Legal Head untuk "merumahkan" Y. "Padahal duit yang disetor penghuni telah diserahkan oleh Y kepada I, ga tau deh sama IV disetor ga ke keuangan," kata P ditemui di salah satu cafe di Tebet.

Tidak terima dengan perlakuan pimpinannya, akhirnya Y pun menghubungi pengacaranya untuk menuntut hak-haknya. Y yang sudah bekerja selama 8 tahun lebih itu mengaku akan segera membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dalam waktu dekat agar dapat difasilitasi. Sebab, ia menilai pemecatannya tidak beralasan.

"Lagipula ga pake surat, cuma pake lisan. Kita kan ada mekanisme sesuai undang-undang. Jangan seenaknya aja maen pecat lisan begitu," kata Y kesal.

Sementara itu, Z yang juga menuding hampir semua karyawan "ada permainan" di Cervino Village hingga berita ini diturunkan masih buron. Betapa tidak, Z,  seorang kepala security Apartemen itu turut dituding membongkar laci administrasi hanya untuk membeli gorengan.

"Awas aja kalo dia kembali ke Cervino," kata Z sebagaimana ditirukan P.

Saat ini, dikabarkan G tengah membuat laporan polisi atas adanya indikasi penggelapan itu. Rencananya, kata S, Polsek Tebet akan memanggil dan memeriksa IV terlebih dahulu sebelum melangkah ke yang lain.

Persoalan ini menuai kritikan tajam dari penghuni Apartemen Cervino. Salah seorang Penghuni Apartemen yang enggan namanya disebutkan mengatakan bahwa kejadian ricuh antar karyawan pengelola itu tak lain karena keserakahan pihak developer yang enggan melepaskan manajemen pengelolaan ke Perhimpunan Penghuni. Bahkan, kata dia, hingga kini belum jelas apakah disana Perhimpunan Penghuni sudab terbentuk atau belum.

"Tau-tau sudah ada perusahaan bayangan yakni PT Teras Nirwana," katanya.

"Yang kita tau kan Developernya PT Pakkodian, tanpa ada pemberitahuan ke Penghuni tiba-tiba saja ada Perusahaan pengelola yang namanya PT Teras Nirwana, padahal kan seharusnya telah dialihkan ke Perhimpunan Penghuni selambatnya 2 tahun setelah serah terima unit 2013 lali," kata Dia ketus.

REDAKSI |***

EDITOR : ANDRI ARIANTO
Tarakan, RN - Persidangan kasus utang piutang yang melibatkan salah seorang legislator Bulungan dengan salah satu pengusaha perikanan di Tarakan, Faisal, sudah mulai memanas. Perlahan tapi pasti, kisah berkelitnya Amsal yang tidak mengakui bahwa dirinya memiliki hutang miliaran itu terkorek dalam fakta persidangan yang digelar pada Kamis, (23/11)  kemarin di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya di beberapa media lokal, Amsal Anwar ngotot bahwa dirinya tidak pernah sama sekali memiliki hutang dengan pengusaha Tarakan yang akrab disapa Ji Faisal itu. Bahkan, Pak Dokter --panggilan akrab Amsal Anwar-- acap kali memarahi wartawan yang sedang mewawancarainya. Sebut saja R, wartawan media lokal yang pernah mewawancarai Pak Dokter ini mengaku "disemprot" dan dituding tidak mengerti hukum sama sekali ketika mengonfirmasi Pak Dokter melalui sambungan seluler beberapa bulan lalu.

"Tanda-tangan yang mana maksudmu, kau ngerti hukum ndak?, jangan kau bawa-bawa profesiku sebagai anggota dewan yaa, kalau ndak somasiku datang," bentak Amsal kepada R, sebagaimana ditirukan dan diceritakan R kepada PenaKaltara.com, Jum'at (24/11).

Berdasarkan penelusuran PenaKaltara.com dalam pemberitaan beberapa media lokal sebelumnya, Amsal Anwar kerap kali berkilah. Alasan yang paling sering dikemukakannya yakni bahwa di rekening pribadinya tidak pernah sama sekali tercantum bukti penerimaan uang pinjaman yang diketahui berjumlah Rp2 Milyar itu. Selain terkait penerimaan uang, keabsahan kwitansi penerimaan sebagai penanda peminjaman uang oleh Amsal Anwar tertanggal 28 November 2017 dijadikan dalih agar  dirinya terhindar dari jeratan hutang itu, meskipun ia mengakui bahwa dialah yang menandatangani kwitansi itu.

"Itu tidak sah, peminjaman uang besar itu harus dihadapan notaris, legalnya masih dipertanyakan kwitansi itu," kilahnya dalam pemberitaan tersebut.

Terus berkilahnya Amsal Anwar tentu saja membuat Ji Faisal berang. Dirinya tidak menyangka Amsal Anwar ternyata memiliki niat untuk lari dari tanggung jawabnya. Padahal menurut Ji Faisal, Amsal Anwar adalah seorang "pelakon" dari dua profesi yang dimuliakan oleh banyak orang (Officium Nobile -Red) yakni Dokter dan Anggota Dewan Yang Terhormat. Mengetahui iktikad buruk Amsal Anwar, akhirnya pada pertengahan Juni 2017 Ji Faisal melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Melalui kuasa hukumnya, Ji Faisal menggugat Amsal Anwar dengan tudingan telah melakukan perbuatan cidera janji atau wan prestasi.  Dalam gugatan dengan nomor register 17/Pdt.G/2017/PN.Tjs itu, Ji Faisal menggugat Amsal Anwar untuk membayar  kerugian baik materiil dan immateriil yang bilamana ditotal secara keseluruhan mencapai Rp8 Milyar lebih.

Tak mau kalah, Amsal Anwar pun menyiapkan "fondasi" untuk membantunya berkilah dalam menghadapi gugatan Ji Faisal tersebut. Tak tanggung-tanggung, Amsal Anwar pun menyewa 4 (empat) Pengacara sekaligus untuk menangkis segala tudingan-tudingan yang dialamatkan kepadanya. "Yaa, ada 4 yang teregister di PN kami, 3 dari Jakarta dan 1 loyer lokal," kata salah seorang Panitera di PN Tanjung Selor yang enggan disebutkan namanya. Fondasi pembelaan Amsal Anwar itu juga dibenarkan oleh  kuasa hukum Ji Faisal, Jerry Fernandez, SH.,CLA ketika dimintai keterangan oleh beberapa wartawan.

"Ada empat pengacaranya," kata Jerry.  Jerry bercerita bahkan ketika menyerahkan surat kuasa ke hakim pada agenda sidang pertama, hakim sempat dibuat kebingungan karena ada 2 (dua) surat kuasa yang disodorkan dalam satu perkara. Satunya memilih domisili hukum di Jakarta dengan komposisi 2 dari Pengacara, satu lagi domisili hukum di Tanjung Selor dengan komposisi pengacara lokal. Atas itu, akhirnya hakim memerintahkan ketiga pengacara itu untuk mengambil kembali surat kuasa yang disodorkan. "Ini diambil lagi pak, ga bisa dua dua masuk, pilih salah satu yang mana kantornya yang mau dipake," kata Ketua Majelis Hakim sebagaimana ditirukan Jerry sambil terkekeh. Sedangkan 1 orang pengacara tambahan dihadirkan tatkala telah memasuki sidang ke-2, kata Jerry.

Beberapa bulan berlalu, tahapan sidang telah dijalani. Bantahan demi bantahan disampaikan oleh Amsal Anwar melalui pengacaranya. Sementara itu, Ji Faisal pun senantiasa memantapkan gugatan awalnya dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Amsal Anwar. Memasuki tahapan pembuktian dengan agenda mendengar keterangan saksi, Ji Faisal menghadirkan seorang saksi kunci bernama Jumain. Kesaksian Jumain inilah sepertinya menjadi akhir dari bantahan-bantahan Amsal Anwar. Betapa tidak, Jumain merupakan pihak yang secara langsung dimintai oleh Amsal Anwar untuk membantunya agar mendapatkan sejumlah dana demi urusan permodalan usaha Amsal Anwar.
 
Hal itu diungkapkan oleh Jumain dalam sidang lanjutan yang digelar, Kamis (23/11) di PN Tanjung Selor. Mengenakan baju berwarna putih, Jumain tampak tenang ketika berjalan menuju kursi yang disediakan Pengadilan. Setelah duduk, hakim memerintahkan Juru Sumpah untuk segera mendekat dan mengangkat kitab suci Al-Qur'an tepat diatas kepala Jumain. Setelah diangkat sumpah hakim mempersilahkan penggugat terlebih dahulu untuk bertanya kepada Jumain.

"Saudara saksi, apakah benar Amsal Anwar telah meminjam uang kepada Faisal?," tanya kuasa hukum Ji Faisal kepada Jumain. Mendengar itu, Jumain pun menoleh ke arah kiri sembari mengangguk sekaligus membenarkan. Ketika dimintai keterangan atas kronologis peminjaman uang itu, Jumain mulai berkisah bahwa  memang benar Amsal Anwar telah meminjam uang kepada Ji Faisal.

Waktu itu, kisah Jumain, sekira bulan November 2016 ketika mereka (Amsal & Jumain -Red) ketika mereka masih sama-sama menjadi kader Partai Golkar, Amsal Anwar sempat mengungkapkan bahwa dirinya sedang galau kepada Jumain. Kegalauan itu disebabkan karena saat itu Amsal Anwar berniat  membangun suatu pabrik untuk produksi minyak goreng di salah satu tempat di Bulungan. Sedangkan modal untuk pembangunan pabrik itu masih terkendala karena ketiadaan dana. "Amsal juga menyampaikan bahwa akan ada pencairan sejumlah Rp300 Milyar untuk pembangunan pabrik itu, namun pencairan itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya dana awal yang tersimpan di rekening," kisah Jumain.

Atas "rengekan" Amsal Anwar itu, Jumain mencoba membantu pencarian dana yang dibutuhkan oleh Amsal Anwar. Mengingat Jumain memang dikenal memiliki banyak relasi, Amsal Anwar pun menjanjikan uang sangu hati atau fee bilamana Jumain berhasil mendapatkan pinjaman. Berbekal kepercayaan masyarakat serta "ketokohan" Jumain , akhirnya ia pun berhasil mendapatkan seseorang untuk meminjami Amsal Anwar sejumlah uang yang dibutuhkan yakni Ji Faisal.

Ji Faisal pun bersedia meminjamkan dana kepada Amsal Anwar setelah Amsal Anwar menjanjikan akan mengembalikannya dalam kurun waktu hanya 1 (satu) hari. "Amsal Anwar sendirilah yang menawarkan untuk dikembalikan 1 hari," kata Jumain. Karena waktu itu hari sudah berada hampir pada penghujung minggu, maka dituliskanlah dalam kwitansi itu tenggat waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari. "Karena proses pengembalian tidak mungkin dilakukan pada hari sabtu dan minggu," kata Jumain kepada Hakim PN Tanjung Selor.

Setelah sertifikat tanah asli No. 5942 milik Amsal Anwar diserahkan kepada Jumain untuk dijadikan jaminan dan telah ditanda-tanganinya kwitansi tanda terima yang memuat janji pengembalian oleh Amsal Anwar, maka Ji Faisal pun kembali mempertanyakan terkait mekanisme pencairan. Oleh Amsal Anwar diperintahkanlah rekan bisnisnya bernama Syarifuddin untuk menerima uang tersebut. Sehingga uang pinjaman itu ditransfer ke rekening Syarifuddin yang sebelumnya baik Ji Faisal maupun Jumain tidak mengenalnya. "Waktu itu kata Amsal, Syarif itu sepupunya, belakangan ternyata bukan," ungkap Jumain.


"Amsal lah yang memberikan surat sertifikat dan tanda tangan kwintansi sebesar tiga miliar," terang Jumain yang disampaikannya berkali-kali di muka persidangan. Jumain dalam persidangan itu juga menyampaikan isi hatinya kepada majelis hakim yang mana ia mengaku sungguh merasa tidak enak hati kepada Ji Faisal karena ternyata orang yang telah direkomendasikannya melakukan cidera janji dan bahkan lebih memalukan lagi sempat berkelit dan tidak mengakui adanya hutang.

Selama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kwitansi itu, Jumain mengaku bahwa dirinya kerap kali menghubungi Amsal Anwar agar segera membayar tanggung jawab materiilnya atas pinjaman itu. Namun, hal itu tidak pernah membuahkan hasil. Dengan berbagai alasan Amsal Anwar selalu berkilah dan meminta penundaan pembayaran kewajibannya. "Bahkan beberapa kali dihubungi ga pernah diangkat teleponnya, di sms pun tak dibalas," tutur Jumain.

Padahal, kata Jumain, Ji Faisal telah berbaik hati untuk menawarkan pembayaran secara cicilan atas hutang tersebut. Alih-alih menerima tawaran cara pembayaran yang telah tenggat tersebut, Amsal Anwar melalui istrinya malah mengancam akan memperkarakan dirinya dan Ji Faisal karena telah mengambil sertifikat rumahnya tanpa sepengetahuannya (Istri Amsal -Red).
Mendengar keterangan Jumain di persidangan, kuasa hukum Amsal Anwar tampaknya terlihat kecewa. Dia juga tidak menyangka bahwa ternyata kliennya telah menceritakan hal yang berbeda dengan apa yang dikisahkan Jumain dalam kesaksiannya. Apalagi, bak sedang meminta keterangan terhadap saksi dalam perkara pidana, kuasa hukum Amsal terlihat melontarkan pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Majelis hakim pun sempat membantu menjelaskan kondisi yang diceritakan Jumain supaya tidak berlarut-larut kepada pengacara yang cukup senior di Tanjung Selor itu.

Di luar sidang, pengacara yang juga mengaku kader partai golkar ini menyatakan kekecewaan yang mendalam atas apa yang didengarnya. "Berarti Amsal bohong nih sama saya," ujarnya dengan momok serius.

Sementara itu, kuasa hukum Ji Faisal pun mengaku pernah beberapa kali dikecewakan oleh Amsal Anwar ketika proses penagihan sebelum masuk ke persidangan. Waktu itu, kata Jerry Fernandez, SH.,CLA dirinya diberitahu oleh Amsal Anwar bahwa akan ada proses pembayaran hutang senilai Rp4 Milyar. Namun untuk proses pencairannya, dirinya harus ke Surabaya untuk mengawal proses tersebut ke lembaga keuangan/bank. Jerry pun akhirnya memberitahukan kepada Ji Faisal terkait keinginan Amsal Anwar itu dan Ji Faisal pun mengutusnya untuk "mengawal" rencana pembayaran yang dimaksud Amsal Anwar.

Sesampainya di Surabaya, setelah menunggu 2 (dua) hari. Akhirnya Jerry berhasil bertemu dengan Amsal Anwar dan Syarifuddin. Namun bukannya pembayaran yang didapat, malah Jerry diarahkan oleh Amsal Anwar untuk berurusan saja dengan Syarifuddin dan menghapus dirinya dari segala ikatan perjanjian yang telah dibuat oleh Amsal Anwar dan Ji Faisal.

Mendengar arahan Amsal Anwar itu, Jerry pun menolaknya. Menurut Jerry, hal yang dilakukan Amsal Anwar itu merupakan tanda dari sebuah kelicikan. "Saya pun sempat mau di"modusi"nya," ungkap Jerry. Bahkan cerita Jerry lagi, dirinya juga acap kali dihubungi Amsal Anwar agar dapat membantunya dalam proses pencairan uang dari harta warisan mertuanya sejumlah Rp30 Milyar lebih. "Mungkin itu strateginya untuk membuat saya tidak fokus dan berbalik arah atau setidak-tidaknya bermain dua kaki," aku Jerry.

Terakhir, Jumain juga mengungkapkan kepada majelis hakim bahwa Amsal Anwar memiliki deposito senilai Rp10 Milyar dan bisa saja melakukan pembayaran hutang itu kalau ia mau. Namun hingga kini, janji-janji Amsal Anwar tidak pernah terealisasi. Mengapa demikian? entahlah.

REDAKSI | ***
Jakarta, RN - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto membeberkan besaran gajinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (29/11).

Menurut Agus, gajinya bukanlah sebesar Rp 530 per bulan seperti yang disampaikan sejumlah pihak, namun hanya Rp 150 juta per bulan.

"Saya ingin menegaskan bahwa gaji dirut BPJSTK tidak benar sebesar Rp 530 juta per bulan. Gaji saya tidak sebesar itu,” kata Agus.

Menurut Agus, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait yang mengurus mengenai remunerasi sudah membandingkan gajinya dengan gaji direksi di lembaga atau badan yang sama.

Poempida Hidayatullah, anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan menambahkan, gaji dirut BPJS Ketenagakerjaan memang sekitar Rp 150 juta. Gaji direksi lain sebesar 90 persen dari gaji Dirut.

Sementara gaji Ketua Dewan Pengawas sebesar 60 persen dari gaji Dirut, lantas anggota Dewan Pengawas gajinya 54 persen dari gaji Dirut.

RDP tersebut sebenarnya membahas kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Agus Susanto mengatakan, pihaknya optimistis dapat melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Skema perlindungan TKI tersebut sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan, saat penempatan, hingga TKI kembali ke Indonesia.

"Dengan iuran sebesar Rp 370.000, calon TKI/TKI sudah mendapat perlindungan dalam dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” kata Agus menjelaskan.

REDAKSI | ***

Jakarta, RN - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasang target rasio elektrifikasi Indonesia di 2019 mencapai 99%. Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk melistriki wilayah atau daerah terpencil.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan realisasi ratio elektrifikasi hingga September 2017 kemarin sudah mencapai 93,08%. Realisasi tersebut sudah melebihi target di tahun ini sebesar 92,75%. Menurutnya hingga tutup tahun tingkat ratio elektrifikasi bisa menyentuh 94%. "Kalau PLN komitmennnya bagus seperti sekarang sampai akhir tahun bisa 94%. Mudah-mudahan bisa 99% di 2019," kata Jonan di acara CEO Forum, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jonan menuturkan terdapat sekitar 10.000 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Kemudian sebanyak 2.500 desa malah sama sekali belum terlistriki. Dia menuturkan untuk desa-desa yang belum sepenuhnya terlistriki, PLN terus membangun jaringan guna menjangkau wilayah tersebut. Pasalnya kondisi geografis dan letak pemukiman yang berpencar menjadi tantangan tersendiri.

Sedangkan bagi 2.500 desa yang sama sekali belum menikmati listrik, lanjut Jonan, akan dipasang lampu tenaga surya. Lampu dengan daya 60 watt tersebut bisa menerangi rumah-rumah untuk 6 jam. Dia menyebut pemilihan lampu tenaga surya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat di desa tersebut. Adapun 2.500 desa ini berada di Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

"Kalau kita nunggu (jaringan listrik) pasti lama. Kalau kita kenakan tarif listrik sekarang banyak yang enggak mampu," ujarnya.

REDAKSI | ***
Jakarta, RN - Kalangan pelaku industri di Tanah Air meminta pemerintah lebih memperketat syarat masuk agar barang ilegal, termasuk elektronik agar tidak membunuh pasar produsen domestik.

Presiden Direktur PT Star Cosmos (Cosmos) Dharma Surjaputra mengatakan, saat ini pemerintah mendapat tekanan dari pihak luar untuk globalisasi, tetapi di sisi lain pemerintah juga ingin industri dalam negeri berkembang.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin membuka kesempatan bagi produk asing untuk masuk pasar Indonesia, pemerintah harus memperketat syarat masuk agar barang ilegal tidak membunuh pasar produsen lokal.

Dharma menilai, saat ini arah kebijakan pemerintah sudah baik dalam menangkal produk impor ilegal, seperti pengetatan bea cukai dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

"Nah, tinggal konsistensi pelaksanaan kebijakan seperti pengetatan impor itu apakah bisa berlaku jangka panjang," ujarnya, Rabu (29/11).

Kebijakan pemerintah untuk membatasi impor berisiko tinggi saat ini berdampak cukup positif bagi industri elektronik dalam negeri karena produsen dapat bersaing secara adil. Dharma menuturkan beberapa produsen menyatakan penjualan di kuartal III tahun ini mulai membaik.

Kebijakan penerapan SNI juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menahan gempuran produk impor. Namun, Dharma menilai saat ini pengawasan di lapangan masih kurang. "Di pasar, masih bisa ditemukan beberapa merek produk yang tidak jelas, terutama yang berasal dari China," katanya.

Lebih jauh, Dharma menyatakan apabila pemerintah dapat konsisten menjalankan kebijakan tersebut, penjualan produsen dalam negeri bisa membaik dan dapat mendorong para produsen untuk ekspansi bisnisnya.

Dia mencontohkan Cosmos pada awalnya berencana menambah pabrik di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, karena kondisi pasar yang masih lesu dan maraknya produk impor illegal memaksa perseroan untuk menunda rencana tersebut.

REDAKSI | ***