Responsive Ads Here


 

BERITA TERHANGAT



TERBARU TERBARU
INDEKS BERITA

di 0


Jawabarat : Kabar yang mengemuka di lingkungan masyarakat dan kalangan jurnalis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) provinsi Jawa Barat khususnya    pelayanan UPTD Balai 3 

kini tersandung dugaan praktik gratifikasi.

 Kabarnya, sejumlah oknum di lingkungan dinas tersebut diduga menyalurkan sejumlah dana kepada beberapa  wartawan dengan tujuan menutupi indikasi penyimpangan yang terjadi, khususnya di bidang Bina Marga.

‎ 

‎Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pola ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dana yang disalurkan tersebut diduga berfungsi sebagai "biaya keheningan" agar sejumlah media tertentu tidak memberitakan pekerjaan rekontruksi :Wilayah Karawang & Purwakarta


• Jalan Tanjungpura – Batujaya (Ruas terpanjang mencapai 35,86 km)

• Jalan Kalijati – Sukamandi – Batas Purwakarta/Subang

• Jalan Wanayasa – Purwakarta / Batas Subang

• Jalan Badami (Area Jembatan Interchange Badami)



 ketidak beresan yang terjadi pada pelaksanaan proyek-proyek jalan dan jembatan di UPTD balai 3

‎

‎Khusus di lingkungan Bidang Bina Marga, muncul berbagai catatan yang memerlukan penjelasan terbuka dari pihak berwenang. Masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pembangunan jalan yang dinilai belum sesuai dengan spesifikasi standar, perbaikan yang berulang-ulang dalam waktu singkat, hingga proses pengadaan yang dinilai kurang transparan. 

‎ 

‎Alih-alih memperbaiki dan menjelaskan kepada publik, langkah yang diduga diambil justru mengarah pada penutupan akses informasi. Sejumlah wartawan yang mencoba menelusuri lebih dalam justru dihadang, sementara sebagian lainnya diiming-imingi imbalan agar tidak menulis hal-hal yang dinilai merugikan citra dinas.

‎ 

‎ 

‎Perlu diketahui bahwa segala bentuk pemberian, penerimaan, atau penawaran imbalan dalam kaitannya dengan jabatannya merupakan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi tidak harus berupa uang tunai; apa pun bentuknya, tujuannya untuk memengaruhi keterbukaan informasi dan penutupan dugaan penyimpangan tetap merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pidana.

‎ 

‎UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a menyatakan:

‎ 

‎Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam dengan pidana penjara...

‎ 

‎ 

‎Masyarakat jawa Barat berharap KPK, Inspektorat Daerah, serta gubernur Jawa barat Dedi muliadi

 segera menindaklanjuti laporan ini. 

Kejelasan aliran dana yang diduga digunakan untuk gratifikasi, daftar penerima, serta penjelasan menyeluruh terkait pelaksanaan proyek di Bidang Bina Marga sangat dinantikan.

‎ 

‎Wartawan juga diingatkan akan kode etik jurnalistik: kebebasan pers tidak dapat diperjualbelikan. Menutup informasi demi keuntungan pribadi sama saja dengan mengkhianati masyarakat yang berhak mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya.

‎ 

‎"Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak akan pernah hilang. Menutup luka dengan uang tidak akan menyembuhkan penyakitnya."


Alfred

(tim)



‎ 

‎

‎

Continue reading

di 0


Batam : Hamparan hijau yang selama ini melindungi pesisir Tanjung Uma kini berubah menjadi gundukan tanah merah. Di balik hujan yang mengguyur Batam pada Senin (09/11/2026), tersimpan dugaan perusakan lingkungan skala besar yang dibiarkan begitu saja penimbunan mangrove di Tanjung Teritip.


Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Kawasan yang dulunya rimbun dengan pohon bakau, kini sudah rata. Tanah timbunan menutupi akar-akar mangrove, mematikan ekosistem yang menjadi tempat ikan, kepiting, dan biota laut berkembang biak.


Alat berat yang terparkir di lokasi menjadi saksi bisu bahwa aktivitas ini bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan terencana, sistematis, dan membutuhkan modal besar.


Warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengaku sudah lama melihat aktivitas tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh.


"Sudah lama itu, Pak. Sudah berbulan-bulan jalan. Kalau tidak hujan, tiap hari ada saja yang kerja di situ," tutur seorang warga yang enggan namanya ditulis, Senin (09/11/2026).


Bagi warga pesisir, mangrove bukan sekadar pohon. Mangrove adalah tameng. Saat air laut pasang dan angin kencang datang, mangrove-lah yang menahan abrasi. Saat mangrove hilang, rumah mereka yang akan menjadi korban berikutnya.



DI MANA PENGAWASAN BP BATAM?


Di Kota Batam, tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas dari kendali Badan Pengusahaan Batam. BP Batam adalah pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Artinya, tidak ada satu pun aktivitas penimbunan yang bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari BP Batam.


Karena itu, pertanyaan publik kini mengarah ke satu pintu: BP Batam.


Apakah BP Batam sudah mengeluarkan izin alokasi lahan untuk lokasi tersebut? Jika sudah, kepada siapa dan untuk peruntukan apa? Jika belum, mengapa penimbunan seluas ini bisa lolos dari pengawasan?


Sikap diam BP Batam justru memunculkan dugaan pembiaran. Padahal, BP Batam memiliki Direktorat Pengamanan Aset dan Satuan Pengawas yang seharusnya rutin melakukan patroli lahan.


"Kami bukan anti pembangunan. Tapi pembangunan jangan sampai membunuh lingkungan. Kalau ini dibiarkan, besok-besok semua mangrove di Batam habis ditimbun," kata warga lainnya.


MELAWAN HUKUM?


Secara hukum, merusak ekosistem mangrove bukan pelanggaran ringan. Aktivitas penimbunan tanpa dokumen lingkungan diduga bertentangan dengan:


1.  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Perusakan lingkungan dapat dipidana.

2.  UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir - Setiap pemanfaatan ruang pesisir wajib mengantongi izin dan menjaga kelestarian mangrove.


Artinya, jika penimbunan ini terbukti tanpa izin, maka pelakunya tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga terancam pidana lingkungan.


LANGKAH REDAKSI:


Untuk menjaga keberimbangan berita, dalam waktu dekat redaksi akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Humas BP Batam, Lurah Tanjung Uma, Camat Lubuk Baja, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.


Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak tersebut.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Red

Continue reading

di 0


KARIMUN — LSM Solidaritas Nelayan Pesisir Perbatasan (SNPP) DPD Kepulauan Riau mempertanyakan keseriusan dan efektivitas penanganan pengaduan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun terkait temuan butiran hitam yang diduga menyerupai copper slag di kawasan pesisir Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun.

Menurut SNPP, pengaduan mengenai temuan tersebut telah berjalan hampir satu tahun. Namun, berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak pengadu, ketika Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau bersama tim turun langsung ke lokasi pada Jumat, 16 Oktober 2026, Kepala DLH Kabupaten Karimun menyampaikan bahwa pengujian laboratorium terhadap material tersebut belum dilakukan karena keterbatasan alat pengujian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius dari pihak pengadu: mengapa setelah pengaduan berjalan begitu lama, kepastian mengenai jenis material yang ditemukan belum diperoleh melalui pengujian laboratorium?

Bagi SNPP, alasan keterbatasan peralatan seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi melalui koordinasi dengan laboratorium yang kompeten, bukan menjadi alasan berlarut-larutnya upaya memperoleh kepastian ilmiah. Jika DLH tidak memiliki alat yang diperlukan, masyarakat berhak berharap agar instansi tersebut menjelaskan langkah alternatif yang akan ditempuh, termasuk mekanisme pengambilan sampel dan pengujian oleh laboratorium yang memenuhi persyaratan.

Ombudsman Turun ke Lokasi, Uji Laboratorium Diminta Segera Dilaksanakan

Dalam peninjauan lapangan tersebut, menurut kronologi yang disampaikan SNPP, Kepala Ombudsman menanyakan apakah DLH Kabupaten Karimun telah melakukan uji laboratorium terhadap material hitam yang ditemukan. Pihak DLH disebut menjawab bahwa pengujian belum dilakukan.

Kepala Ombudsman kemudian meminta agar pengujian segera ditindaklanjuti, jika memungkinkan dalam minggu yang sama, karena pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas instansi teknis sesuai kewenangannya.

SNPP mengapresiasi tindak lanjut Ombudsman tersebut dan berharap arahan atau permintaan itu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Masyarakat membutuhkan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar penjelasan lisan atau dugaan mengenai karakteristik material.

SNPP Menilai Penanganan Ini Patut Dievaluasi

Lamanya waktu penanganan pengaduan tanpa adanya pengujian laboratorium, sebagaimana disampaikan pihak pengadu, menjadi alasan bagi SNPP untuk meminta evaluasi terhadap proses kerja dan tindak lanjut DLH Kabupaten Karimun.

SNPP mempertanyakan apakah koordinasi, penentuan metode pemeriksaan, dan upaya mencari laboratorium alternatif telah dilakukan secara maksimal. Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penjelasan resmi dan dokumen tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan.

SNPP juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan tanpa bukti. Namun, ketika pengaduan menyangkut kondisi lingkungan pesisir dan kepentingan masyarakat nelayan, keterlambatan memperoleh kepastian tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai.

Meminta Bupati Karimun dan BKPSDM Menindaklanjuti

Atas kondisi tersebut, SNPP meminta Bupati Karimun dan instansi kepegawaian yang berwenang, termasuk BKPSDM Kabupaten Karimun, untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan ini sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

SNPP juga meminta agar dipertimbangkan langkah administratif yang diperlukan apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur. Termasuk, apabila terdapat dasar hukum dan alasan yang memadai, SNPP meminta agar opsi penonaktifan sementara Kepala DLH Kabupaten Karimun dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang selama persoalan ini diperiksa secara objektif.

Permintaan tersebut bukan pernyataan bahwa Kepala DLH telah terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian mengenai tanggung jawab pejabat harus didasarkan pada pemeriksaan, bukti, dan prosedur yang berlaku. Karena itu, SNPP mendorong evaluasi yang transparan serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Kepastian Ilmiah Dibutuhkan untuk Melindungi Pesisir

Material hitam yang ditemukan di Teluk Paku secara visual diduga menyerupai copper slag. Akan tetapi, jenis material tersebut belum dapat dipastikan hanya dari penampilan fisiknya. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik material dan menilai parameter lingkungan yang relevan.

Masyarakat juga menaruh perhatian terhadap kondisi sejumlah pohon bakau yang terlihat rusak atau mati serta batuan pesisir yang tampak tertutup material hitam. Hubungan antara kondisi tersebut dan material yang ditemukan belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Oleh sebab itu, SNPP mendesak agar pengambilan sampel dilakukan dengan metode yang tepat, hasilnya diuji oleh laboratorium yang kompeten, dan kesimpulan pemeriksaan dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan.

Salim, Ketua LSM Solidaritas Nelayan Pesisir Perbatasan (SNPP) DPD Kepulauan Riau, menegaskan bahwa tujuan pengaduan ini adalah memperoleh kejelasan dan mendorong perlindungan lingkungan pesisir.

SNPP berharap Bupati Karimun, DLH Kabupaten Karimun, Ombudsman, dan instansi terkait dapat memastikan tindak lanjut yang terukur serta memberikan informasi yang dapat dipahami masyarakat.

Bagi nelayan Teluk Paku, laut bukan sekadar bentang alam, melainkan sumber kehidupan dan mata pencaharian. Karena itu, masyarakat berhak berharap agar setiap pengaduan lingkungan ditangani secara serius, tepat waktu, transparan, dan berdasarkan bukti ilmiah.

Pertanyaan SNPP tetap jelas: jika pengaduan telah berjalan hampir satu tahun dan uji laboratorium belum dilakukan, kapan pemeriksaan akan dilaksanakan dan kapan masyarakat memperoleh kepastian?


***

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)