Responsive Ads Here


 

BERITA TERHANGAT



TERBARU TERBARU
INDEKS BERITA

di 0


Batam : Hamparan hijau yang selama ini melindungi pesisir Tanjung Uma kini berubah menjadi gundukan tanah merah. Di balik hujan yang mengguyur Batam pada Senin (09/11/2026), tersimpan dugaan perusakan lingkungan skala besar yang dibiarkan begitu saja penimbunan mangrove di Tanjung Teritip.


Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Kawasan yang dulunya rimbun dengan pohon bakau, kini sudah rata. Tanah timbunan menutupi akar-akar mangrove, mematikan ekosistem yang menjadi tempat ikan, kepiting, dan biota laut berkembang biak.


Alat berat yang terparkir di lokasi menjadi saksi bisu bahwa aktivitas ini bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan terencana, sistematis, dan membutuhkan modal besar.


Warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengaku sudah lama melihat aktivitas tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh.


"Sudah lama itu, Pak. Sudah berbulan-bulan jalan. Kalau tidak hujan, tiap hari ada saja yang kerja di situ," tutur seorang warga yang enggan namanya ditulis, Senin (09/11/2026).


Bagi warga pesisir, mangrove bukan sekadar pohon. Mangrove adalah tameng. Saat air laut pasang dan angin kencang datang, mangrove-lah yang menahan abrasi. Saat mangrove hilang, rumah mereka yang akan menjadi korban berikutnya.



DI MANA PENGAWASAN BP BATAM?


Di Kota Batam, tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas dari kendali Badan Pengusahaan Batam. BP Batam adalah pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Artinya, tidak ada satu pun aktivitas penimbunan yang bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari BP Batam.


Karena itu, pertanyaan publik kini mengarah ke satu pintu: BP Batam.


Apakah BP Batam sudah mengeluarkan izin alokasi lahan untuk lokasi tersebut? Jika sudah, kepada siapa dan untuk peruntukan apa? Jika belum, mengapa penimbunan seluas ini bisa lolos dari pengawasan?


Sikap diam BP Batam justru memunculkan dugaan pembiaran. Padahal, BP Batam memiliki Direktorat Pengamanan Aset dan Satuan Pengawas yang seharusnya rutin melakukan patroli lahan.


"Kami bukan anti pembangunan. Tapi pembangunan jangan sampai membunuh lingkungan. Kalau ini dibiarkan, besok-besok semua mangrove di Batam habis ditimbun," kata warga lainnya.


MELAWAN HUKUM?


Secara hukum, merusak ekosistem mangrove bukan pelanggaran ringan. Aktivitas penimbunan tanpa dokumen lingkungan diduga bertentangan dengan:


1.  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Perusakan lingkungan dapat dipidana.

2.  UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir - Setiap pemanfaatan ruang pesisir wajib mengantongi izin dan menjaga kelestarian mangrove.


Artinya, jika penimbunan ini terbukti tanpa izin, maka pelakunya tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga terancam pidana lingkungan.


LANGKAH REDAKSI:


Untuk menjaga keberimbangan berita, dalam waktu dekat redaksi akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Humas BP Batam, Lurah Tanjung Uma, Camat Lubuk Baja, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.


Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak tersebut.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Red

Continue reading

di 0


KARIMUN — LSM Solidaritas Nelayan Pesisir Perbatasan (SNPP) DPD Kepulauan Riau mempertanyakan keseriusan dan efektivitas penanganan pengaduan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun terkait temuan butiran hitam yang diduga menyerupai copper slag di kawasan pesisir Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun.

Menurut SNPP, pengaduan mengenai temuan tersebut telah berjalan hampir satu tahun. Namun, berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak pengadu, ketika Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau bersama tim turun langsung ke lokasi pada Jumat, 16 Oktober 2026, Kepala DLH Kabupaten Karimun menyampaikan bahwa pengujian laboratorium terhadap material tersebut belum dilakukan karena keterbatasan alat pengujian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius dari pihak pengadu: mengapa setelah pengaduan berjalan begitu lama, kepastian mengenai jenis material yang ditemukan belum diperoleh melalui pengujian laboratorium?

Bagi SNPP, alasan keterbatasan peralatan seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi melalui koordinasi dengan laboratorium yang kompeten, bukan menjadi alasan berlarut-larutnya upaya memperoleh kepastian ilmiah. Jika DLH tidak memiliki alat yang diperlukan, masyarakat berhak berharap agar instansi tersebut menjelaskan langkah alternatif yang akan ditempuh, termasuk mekanisme pengambilan sampel dan pengujian oleh laboratorium yang memenuhi persyaratan.

Ombudsman Turun ke Lokasi, Uji Laboratorium Diminta Segera Dilaksanakan

Dalam peninjauan lapangan tersebut, menurut kronologi yang disampaikan SNPP, Kepala Ombudsman menanyakan apakah DLH Kabupaten Karimun telah melakukan uji laboratorium terhadap material hitam yang ditemukan. Pihak DLH disebut menjawab bahwa pengujian belum dilakukan.

Kepala Ombudsman kemudian meminta agar pengujian segera ditindaklanjuti, jika memungkinkan dalam minggu yang sama, karena pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas instansi teknis sesuai kewenangannya.

SNPP mengapresiasi tindak lanjut Ombudsman tersebut dan berharap arahan atau permintaan itu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Masyarakat membutuhkan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar penjelasan lisan atau dugaan mengenai karakteristik material.

SNPP Menilai Penanganan Ini Patut Dievaluasi

Lamanya waktu penanganan pengaduan tanpa adanya pengujian laboratorium, sebagaimana disampaikan pihak pengadu, menjadi alasan bagi SNPP untuk meminta evaluasi terhadap proses kerja dan tindak lanjut DLH Kabupaten Karimun.

SNPP mempertanyakan apakah koordinasi, penentuan metode pemeriksaan, dan upaya mencari laboratorium alternatif telah dilakukan secara maksimal. Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penjelasan resmi dan dokumen tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan.

SNPP juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan tanpa bukti. Namun, ketika pengaduan menyangkut kondisi lingkungan pesisir dan kepentingan masyarakat nelayan, keterlambatan memperoleh kepastian tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai.

Meminta Bupati Karimun dan BKPSDM Menindaklanjuti

Atas kondisi tersebut, SNPP meminta Bupati Karimun dan instansi kepegawaian yang berwenang, termasuk BKPSDM Kabupaten Karimun, untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan ini sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

SNPP juga meminta agar dipertimbangkan langkah administratif yang diperlukan apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur. Termasuk, apabila terdapat dasar hukum dan alasan yang memadai, SNPP meminta agar opsi penonaktifan sementara Kepala DLH Kabupaten Karimun dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang selama persoalan ini diperiksa secara objektif.

Permintaan tersebut bukan pernyataan bahwa Kepala DLH telah terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian mengenai tanggung jawab pejabat harus didasarkan pada pemeriksaan, bukti, dan prosedur yang berlaku. Karena itu, SNPP mendorong evaluasi yang transparan serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Kepastian Ilmiah Dibutuhkan untuk Melindungi Pesisir

Material hitam yang ditemukan di Teluk Paku secara visual diduga menyerupai copper slag. Akan tetapi, jenis material tersebut belum dapat dipastikan hanya dari penampilan fisiknya. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik material dan menilai parameter lingkungan yang relevan.

Masyarakat juga menaruh perhatian terhadap kondisi sejumlah pohon bakau yang terlihat rusak atau mati serta batuan pesisir yang tampak tertutup material hitam. Hubungan antara kondisi tersebut dan material yang ditemukan belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Oleh sebab itu, SNPP mendesak agar pengambilan sampel dilakukan dengan metode yang tepat, hasilnya diuji oleh laboratorium yang kompeten, dan kesimpulan pemeriksaan dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan.

Salim, Ketua LSM Solidaritas Nelayan Pesisir Perbatasan (SNPP) DPD Kepulauan Riau, menegaskan bahwa tujuan pengaduan ini adalah memperoleh kejelasan dan mendorong perlindungan lingkungan pesisir.

SNPP berharap Bupati Karimun, DLH Kabupaten Karimun, Ombudsman, dan instansi terkait dapat memastikan tindak lanjut yang terukur serta memberikan informasi yang dapat dipahami masyarakat.

Bagi nelayan Teluk Paku, laut bukan sekadar bentang alam, melainkan sumber kehidupan dan mata pencaharian. Karena itu, masyarakat berhak berharap agar setiap pengaduan lingkungan ditangani secara serius, tepat waktu, transparan, dan berdasarkan bukti ilmiah.

Pertanyaan SNPP tetap jelas: jika pengaduan telah berjalan hampir satu tahun dan uji laboratorium belum dilakukan, kapan pemeriksaan akan dilaksanakan dan kapan masyarakat memperoleh kepastian?


***

Continue reading

di 0
KABUPATEN BANDUNG — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk Tahun Anggaran 2024–2025 menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah angka dalam data awal yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, SMP Negeri 2 Margaasih memiliki sekitar 67 pendidik dan 1.088 peserta didik. Dalam periode 2024–2025, sekolah tersebut tercatat menerima Dana BOS dalam empat tahap dengan total sekitar Rp2.478.016.325.

Rinciannya, pada 2024 Tahap 1 sebesar Rp588.510.000, 2024 Tahap 2 sebesar Rp674.980.825, 2025 Tahap 1 sebesar Rp596.115.000, dan 2025 Tahap 2 sebesar Rp618.410.500.

Dari penelusuran terhadap data awal penggunaan anggaran, terdapat sejumlah pos yang membutuhkan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.

Salah satunya terkait selisih antara dana yang diterima dengan total realisasi yang tercatat pada beberapa tahap.

Pada TA 2024 Tahap 1, dana yang tercatat diterima sebesar Rp588.510.000, sedangkan realisasi yang tercatat sebesar Rp502.039.175. Dengan demikian terdapat selisih Rp86.470.825.

Sementara pada TA 2025 Tahap 1, dana yang diterima tercatat sebesar Rp596.115.000 dengan realisasi Rp540.146.790, sehingga terdapat selisih Rp55.968.210.

Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, terdapat selisih pencatatan sebesar Rp142.439.835.

Namun, selisih tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kerugian atau penyimpangan karena masih membutuhkan pencocokan dengan BKU, rekening koran, laporan realisasi, serta saldo dan mekanisme perhitungan dana pada tahap berikutnya.

Pos lain yang menjadi perhatian adalah pembayaran honor selama empat tahap anggaran.

Berdasarkan data awal, pembayaran honor tercatat sebesar Rp162.975.000 pada 2024 Tahap 1, Rp155.600.000 pada 2024 Tahap 2, Rp209.610.000 pada 2025 Tahap 1, dan Rp118.866.000 pada 2025 Tahap 2.
Total pembayaran honor berdasarkan data tersebut mencapai Rp647.051.000.

Besarnya nilai tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi, terutama mengenai siapa saja penerima honor, jumlah penerima, besaran honor masing-masing, status kepegawaian, dasar penetapan, serta dokumen pendukung seperti SK atau daftar penerima honor.

Khusus pembayaran honor TA 2025 Tahap 1 sebesar Rp209.610.000, diperlukan penjelasan mengenai dasar perhitungan dan kesesuaiannya dengan ketentuan penggunaan Dana BOSP yang berlaku pada tahun tersebut.

Data awal juga menunjukkan adanya pengeluaran pada pos administrasi kegiatan sekolah dengan nilai yang cukup besar.

Rinciannya, 2024 Tahap 1 sebesar Rp157.440.825, 2024 Tahap 2 sebesar Rp134.744.685, 2025 Tahap 1 sebesar Rp89.373.430, dan 2025 Tahap 2 sebesar Rp128.672.500.
Totalnya mencapai Rp510.231.440.

Nilai tersebut dinilai perlu dijelaskan secara rinci agar dapat diketahui jenis belanja, nilai setiap transaksi, penyedia barang atau jasa, metode pembelian, serta keberadaan barang atau jasa yang dibayarkan.

Termasuk apakah transaksi tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dan apakah seluruh pengeluaran telah sesuai dengan RKAS/ARKAS.
Pos pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian.

Berdasarkan data awal, pengeluaran tercatat sebesar Rp50.488.650 pada 2024 Tahap 1, Rp96.102.900 pada 2024 Tahap 2, Rp135.299.520 pada 2025 Tahap 1, dan Rp94.916.000 pada 2025 Tahap 2.
Total pengeluaran yang tercatat mencapai Rp376.807.070.

Khusus TA 2025 Tahap 1 sebesar Rp135.299.520, diperlukan penjelasan mengenai jenis pekerjaan pemeliharaan, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, harga satuan, pelaksana atau penyedia, hingga dokumen RAB dan berita acara serah terima.

Dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan serta kondisi fisik hasil pemeliharaan juga penting untuk dilakukan verifikasi.
Pos pengembangan perpustakaan berdasarkan data awal juga menunjukkan nilai yang cukup signifikan.

Pada 2024 Tahap 2 tercatat sebesar Rp53.300.000, sedangkan pada 2025 Tahap 2 tercatat sebesar Rp123.392.500.
Totalnya mencapai Rp176.692.500.
Khusus pengadaan TA 2025 Tahap 2 sebesar Rp123.392.500, perlu dipastikan apakah anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan buku.

Jika benar, perlu diketahui jumlah buku, judul dan penerbit, harga satuan, penyedia, mekanisme pengadaan, bukti pembayaran, berita acara serah terima, serta keberadaan seluruh buku tersebut di perpustakaan sekolah.

Verifikasi fisik diperlukan untuk mencocokkan antara dokumen pengadaan dengan barang yang benar-benar diterima dan tersedia di sekolah. Selain penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah menjadi salah satu bagian yang perlu diklarifikasi.

Pertanyaan yang diajukan antara lain apakah SMP Negeri 2 Margaasih menggunakan SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2024–2025.

Jika digunakan, perlu diketahui total transaksi, jenis barang yang dibeli, nama penyedia, nilai masing-masing transaksi, kesesuaian dengan RKAS/ARKAS, serta bukti penerimaan barang.

Data transaksi SIPLah juga dinilai penting untuk dicocokkan dengan invoice, bukti pembayaran, berita acara serah terima dan keberadaan barang secara fisik. Atas sejumlah data awal tersebut, pihak media meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung dapat melakukan pemeriksaan atau telaah sesuai kewenangan terhadap pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Margaasih TA 2024–2025 apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup setelah dilakukan verifikasi.

Permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana maupun penyimpangan sebelum adanya pemeriksaan oleh aparat yang berwenang. Sebaliknya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh penerimaan dan penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan RKAS/ARKAS, laporan realisasi, BKU, rekening sekolah, ketentuan Dana BOSP, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah dokumen yang dinilai penting antara lain RKAS/ARKAS 2024 dan 2025, BKU, laporan realisasi, rekening koran rekening Dana BOS, daftar penerima honor, bukti pembayaran honor, dokumen pengadaan, invoice atau nota, bukti transfer, berita acara serah terima, data transaksi SIPLah, dokumen pengadaan buku, serta dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana.

Sebelumnya, pihak media telah menyampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala SMP Negeri 2 Margaasih melalui surat Nomor 079/Lipt-Jabar/Restorasitoday/lX/2026 tertanggal 30 September 2026.

Konfirmasi tersebut mencakup penggunaan Dana BOS TA 2024–2025, pembayaran honor, administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, serta penggunaan SIPLah.

Pihak sekolah diberikan kesempatan selama tiga hari kerja untuk memberikan jawaban, bantahan, koreksi maupun penjelasan resmi terhadap data dan pertanyaan yang disampaikan.

Media juga membuka ruang bagi pihak SMP Negeri 2 Margaasih untuk menyampaikan dokumen pembanding apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai.

Hal tersebut penting sebagai bagian dari prinsip verifikasi, keberimbangan, hak jawab dan hak koreksi, sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari data awal, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan dari pihak sekolah.

Dengan nilai Dana BOS yang tercatat mencapai sekitar Rp2,478 miliar selama TA 2024–2025, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal penting karena dana tersebut bersumber dari anggaran publik dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.

Masyarakat pada akhirnya berkepentingan mengetahui apakah setiap rupiah anggaran telah direncanakan, dibelanjakan, dipertanggungjawabkan dan menghasilkan barang maupun kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen anggaran.

Penulis : Alfred.S
Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)