RESTORASI TODAY: Ekonomi

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

AKRINDO Prov.Kepri, Selamat dan Sukses

di 5/04/2018 08:14:00 AM 0

Batam : DPP AKRINDO (Asosiasi Kabar Online Indonesia) memberikan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua DPD AKRINDO Kepri dan DPC Batam untuk menjalankan kepengurusan dari Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Kepulauan Riau.

Ketua Umum AKRINDO, Drs.Maripin Munthe menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pardamaian Simbolon sebagai Ketua DPD AKRINDO Provinsi Kepri pada Jumat (4/5/2018) di Restoran Piayu Laut, Batam.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKRINDO Provinsi Kepri, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Gopok Sibagariang sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AKRINDO Kota Batam.

Dalam kesempatan itu, Ketum AKRINDO Drs.Maripin Munthe menyatakan agar setiap pengurus AKRINDO Kepri dapat menjalankan fungsi Akrindo sebagai wadah jurnalistik dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan Media dan Jurnalis Indonesia.

Dengan diberikannya SK ini, Maripin Munthe berharap agar setiap pengurus bisa menjalankan roda organisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan Media dan Jurnalis dalam pemberitaan khususnya di wilayah Kepri. “Silahkan membantu penyampaian inspirasi masyarakat melalui pemberitaan,” Kata Maripin.

Pardamaian Simbolon mengucapkan terimakasih kepada DPP Akrindo yang memberikan kepercayaan kepadanya sebagai pengurus DPD Akrindo Kepri.

“Saya sangat berterimakasih atas kepercayaan ini, dan kedepannya akan terus mendorong Jurnalistik di Kepri untuk memerangi berita hoax yang dianggap merugikan masyarakat,” Ucapnya.

Sementara Sekertaris DPD AKRINDO Kepri, Sahat MTS sekaligus pemimpin redaksi simakkepri.com mengatakan bahwa lahirnya AKRINDO Kepri, sebagai suatu keniscayaan melihat perkembangan teknologi, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat.

Red

Ekonomi Peristiwa Topik Pilihan Utama

Angka Pencurian di Nunukan Tinggi Dipicu Kenaikan Harga Rumput Laut

di 12/29/2017 04:49:00 PM 0

Nunukan, RN – Tingginya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara membuat kasus pencurian meningkat tajam. Hal ini dikemukakan Ketua Assosiasi Petani Rumput Laut Kabupaten Nunukan, Habir kepada wartawan, Jum'at (29/12).

Dikatakan Habir, pihaknya hampir setiap hari menerima laporan dari petani rumput laut yang mengalami kerugian karena bentang rumput laut mereka yang siap panen dicuri.

“Pokoknya itu setiap hari, setiap ketemu masyarakat itu bentanganku hilang sekian, diambil, diambil sama talinya itu. Ada juga sebagian cuma diambil isinya, tapi yang lebih banyak diambil sekalian sama talinya itu,” kata Habir mengambbarkan kelluh kesah petani rumput laut dibawah koordinasi organisasinya itu.

Meski pencurian kerap kali menyasar kalangan petani rumput laut, namun kata Habir, kejadian tersebut tak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petani, dalam keterangannya hanya melaporkan kejadian pencurian itu kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

BACA JUGA:

Sindikat Narkoba Miliki Misi Hancurkan NKRI

Simpan Sabu-sabu Dalam Bra, Warga Negara Malaysia Ini Ditangkap Polisi Nunukan

Bawa Sabu 5,9 Kilogram, Dua Sahabat Dihukum Satu Tahun

Orang Tua Wajib Peduli Perkembangan Pendidikan Anak

Sayangnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara setempat katanya, tidak bisa berbuat banyak karena kewenngan penangan berada di Provinsi Kalimantan Utara. Habir berharap pemerintah provinsi segera turun menangani maraknya aksi pencurian rumput laut dengan mengeluarkan larangan kegiatan memukat pada malam hari.

“Sementara ini kita belum ada laporan ke polisi cuma kita laporan ke dinas. Kebetulan kita salah satu mitra perikanan, cuma sementara ini untuk pengawasan perikanan ditarik ke provinsi jadi wewenang untuk daerah tidak ini lagi, harapan kedepan aktifitas malam kalau bisa tak usahlah, biar kita semua seragam siang hari,” katanya berharap.

Meski harga rumput laut kembali turun di angka Rp 18.500 yang disebabkan momentum libur natal, tapi petani di Nunukan kata Habir sangat yakin harga rumput laut akan kembali mengalami kenaikan pada awal tahun 2018. Mengingat hampir bersamaan terjadi dibeberapa daerah terjadi gagal panen, maka di Kabupaten Nunukan petani bisa bertanam rumput laut sepanjang tahun depan.

Saat ini kabupaten Nunukan mampu mengirim 3000 ton rum[ut laut kering ke daerah Surabaya
dan Makasar.

AWAN SENJA | ***
EDITOR | ANDRI ARIANTO

Ekonomi Parlemen Pusat

Revisi UU PNBP Masih Dibahas Intensif antara DPR Bersama Pemerintah

di 11/30/2017 01:55:00 AM 0

Jakarta, RN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RUU tersebut merupakan amandemen dari UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam revisi UU tersebut. Bahkan para anggota dewan juga telah terbang ke luar negeri guna melakukan studi banding terkait hal ini.

"Kami terus membahas dengan dewan untuk komunikasi. Saat ini masih pembahasan sesuai dengan daftar inventarisasi masalah per bagian. Dan dewan juga sudah studi banding ke berbagai negara untuk melihat bagaimana peranan dan fungsi pengelolaan PNBP," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11).

Dia menjelaskan, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU PNBP ini yaitu soal royalti pertambangan. Oleh sebab itu, Kemenkeu juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas hal ini.

‎"Untuk perubahan dari sisi tingkat royalti, sesuai dengan revisi PP, sedang dalam proses. Pembahasan antar kementerian sudah dilakukan. Dan kami harus proses di antara panitia antar kementerian dan kami berkomunikasi sesuai tugas Menteri ESDM dan para stakeholder penambang mineral di Indonesia," kata Sri Mulyani.

REDAKSI | ***

Ekonomi Nasional Parlemen Utama

Rasio Elektrifikasi Indonesia di Tahun 2019 Ditarget Capai 99 Persen

di 11/30/2017 12:30:00 AM 0

Jakarta, RN - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasang target rasio elektrifikasi Indonesia di 2019 mencapai 99%. Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk melistriki wilayah atau daerah terpencil.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan realisasi ratio elektrifikasi hingga September 2017 kemarin sudah mencapai 93,08%. Realisasi tersebut sudah melebihi target di tahun ini sebesar 92,75%. Menurutnya hingga tutup tahun tingkat ratio elektrifikasi bisa menyentuh 94%. "Kalau PLN komitmennnya bagus seperti sekarang sampai akhir tahun bisa 94%. Mudah-mudahan bisa 99% di 2019," kata Jonan di acara CEO Forum, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jonan menuturkan terdapat sekitar 10.000 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Kemudian sebanyak 2.500 desa malah sama sekali belum terlistriki. Dia menuturkan untuk desa-desa yang belum sepenuhnya terlistriki, PLN terus membangun jaringan guna menjangkau wilayah tersebut. Pasalnya kondisi geografis dan letak pemukiman yang berpencar menjadi tantangan tersendiri.

Sedangkan bagi 2.500 desa yang sama sekali belum menikmati listrik, lanjut Jonan, akan dipasang lampu tenaga surya. Lampu dengan daya 60 watt tersebut bisa menerangi rumah-rumah untuk 6 jam. Dia menyebut pemilihan lampu tenaga surya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat di desa tersebut. Adapun 2.500 desa ini berada di Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

"Kalau kita nunggu (jaringan listrik) pasti lama. Kalau kita kenakan tarif listrik sekarang banyak yang enggak mampu," ujarnya.

REDAKSI | ***

Ekonomi Nasional Utama

Pemerintah Diminta Lebih Ketat Awasi Elektronik Ilegal Masuk Pasar Nasional

di 11/30/2017 12:24:00 AM 0

Jakarta, RN - Kalangan pelaku industri di Tanah Air meminta pemerintah lebih memperketat syarat masuk agar barang ilegal, termasuk elektronik agar tidak membunuh pasar produsen domestik.

Presiden Direktur PT Star Cosmos (Cosmos) Dharma Surjaputra mengatakan, saat ini pemerintah mendapat tekanan dari pihak luar untuk globalisasi, tetapi di sisi lain pemerintah juga ingin industri dalam negeri berkembang.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin membuka kesempatan bagi produk asing untuk masuk pasar Indonesia, pemerintah harus memperketat syarat masuk agar barang ilegal tidak membunuh pasar produsen lokal.

Dharma menilai, saat ini arah kebijakan pemerintah sudah baik dalam menangkal produk impor ilegal, seperti pengetatan bea cukai dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

"Nah, tinggal konsistensi pelaksanaan kebijakan seperti pengetatan impor itu apakah bisa berlaku jangka panjang," ujarnya, Rabu (29/11).

Kebijakan pemerintah untuk membatasi impor berisiko tinggi saat ini berdampak cukup positif bagi industri elektronik dalam negeri karena produsen dapat bersaing secara adil. Dharma menuturkan beberapa produsen menyatakan penjualan di kuartal III tahun ini mulai membaik.

Kebijakan penerapan SNI juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menahan gempuran produk impor. Namun, Dharma menilai saat ini pengawasan di lapangan masih kurang. "Di pasar, masih bisa ditemukan beberapa merek produk yang tidak jelas, terutama yang berasal dari China," katanya.

Lebih jauh, Dharma menyatakan apabila pemerintah dapat konsisten menjalankan kebijakan tersebut, penjualan produsen dalam negeri bisa membaik dan dapat mendorong para produsen untuk ekspansi bisnisnya.

Dia mencontohkan Cosmos pada awalnya berencana menambah pabrik di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, karena kondisi pasar yang masih lesu dan maraknya produk impor illegal memaksa perseroan untuk menunda rencana tersebut.

REDAKSI | ***

Ekonomi Nasional

BPJS Kesehatan Rilis Versi Mobile

di 11/17/2017 01:17:00 AM 0

Jakarta, RN - Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi terus mengalami perkembangan sangat pesat. Hal itu memaksa beberapa industri mulai mengarah kepada penggunaan aplikasi mobile online.

Dalam rangka menghadapi perkembangan digital dan memberikan kemudahan bagi pesertanya, BPJS Kesehatan hari ini me-launching aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aplikasi tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, selama ini pengguna BPJS Kesehatan sangatlah banyak. Tak jarang, dalam satu rumah sakit pengguna BPJS dipaksa untuk mengantre berjam-jam.

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta Jalan dan Kartu Indonesia Sebagai. Kami luncurkan aplikasi mobile JKN," ujarnya dalam acara peluncuran aplikasi Mobile JKN di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/11).

Menurut Fahmi, aplikasi Mobile JKN merupakan bentuk transformasi digital mobile. Di mana semula berupa kegiatan administratif di kantor cabang berubah menjadi aplikasi online.

Sehingga diharapkan proses kebutuhan masyarakat akan Kesehatan seperti keluhan bisa terakomodir melalui aplikasi ini. Bahkan, dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama untuk mengantre panjang.

"Kami ingin lebih efisien terkait proses kebutuhan internal masyarakat seperti penanganan keluhan, ganti fasilitas kesehatan, informasi tunggakan, serta tanya jawab langsung terkait keluhannya melalui aplikasi. Itu bisa dilakukan hanya beberapa detik tanpa perlu lagi antre panjang,"jelasnya.

Sebagai informasi, untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN hanya perlu mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini direkomendasikan untuk telepon pintar yang menggunakan sistem android versi 4.0 ke atas dan sistem iOS 10.

REDAKSI

Pages

Sinar Kepri Media